3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1372); 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa PengadaanBarang/Jasa dan pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa. 1. Kebijakaan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan; Kabupaten Malang dengan alamat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bab II s/d Bab VII, yaitu: BAB II : Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang; PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG E-PURCHASING. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Pengadaanbarang/Jasa di BLU/BLUD dilaksanakan berdasarkan peraturan pimpinan BLU/BLUD. Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi berdasarkan hasil kajian internal BLU/BLUD, Pemimpin BLU/BLUD dapat mengatur pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Namunbila melihat ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor: 21. Simamora Y. Sogar, 2013, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia), Edisi Kedua, Surabaya a Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha; b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa .

perka lkpp pengadaan barang dan jasa di desa